ANALISIS PENERAPAN PPN DAN PPh PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA BENDAHARAWAN NEGARA DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI, KEMENPAREKRAF
DOI:
https://doi.org/10.54964/liabilitas.v9i2.437Keywords:
State Treasurer, Procurement of Goods, Income Tax Article 22, VATAbstract
The purpose of this research, namely to determine the application of Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) Article 22 to the procurement of goods at the state treasurer of the Deputy for Industry and Investment, Kemenparekraf. The tax data used comes from year on 2022. Descriptive qualitative research was used in this research, with samples taken from one year of the research. According to the findings of the research, reporting is a problem point in the application of VAT and Income Tax Article 22 on the procurement of goods at the state treasurer of the Deputy for Industry and Investment, Kemenparekraf due to delays in reporting the Unified Periodic Tax Return on VAT and Income Tax Article 22. It is expected that state treasurers follow tax technical guidance and a qualified system is made which aims to minimize delays in reporting the Unified Periodic Tax Return on VAT and Income Tax Article 22
References
Adi, C. S. W. 2017. Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat. Papua Barat: Indonesian Treasury Review.
Afifah, Elita Niswatun. 2022. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendahara Pengeluaran Atas Pembelian Barang Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
Bawono, Anton. 2016. Multivariate Analysis dengan SPSS. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
Denzin, Norman K. 2004. The Research Act, 2nd edition, (Chicago: Aldine, 1978) Uwe Flick, Ernst von Kardorff, dan Ines Steinke, A Companion to Qualitative Research, London: Sage.
Direktorat Jenderal Pajak. 2016. Bendahara Mahir Pajak. Jakarta: Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II.
Effendy, Dewanti Putri. 2016. Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Bendaharawan Pemerintah (Studi Kasus pada Kantor Keuangan Korem 131/Santiago). Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi.
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003. Tentang Penunjukkan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya. Jakarta: 2003.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Industri dan Investasi Tahun 2021. Jakarta: 2022.
MacManus, Susan A. 2002. Understanding the Incremental Nature of E-procurement Implementation at the State and Local Levels. Journal of Public Procurement, vol.2, issues 1, pages: 5-28.
Mardiasmo, L. R. 2016. Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT Bank Sulutgo di Kota Manado. Manado: Jurnal EMBA, 916-923.
Mubina, Dafa Fathan. 2022. Tinjauan Pemenuhan Kewajiban Pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN oleh Bendahara Puskesmas Bangilan Kabupaten Tuban. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: 2006.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018. Tentang Perubahan atas PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Jakarta: 2018.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016. Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: 2016.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Jakarta: 2019.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Jakarta: 2017.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, Serta Pemotongan/Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah. Jakarta: 2022.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019. Tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah. Jakarta: 2019.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: 2021.
Septino, Ebsan Tangguh. 2022. Tinjauan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
Siti Kurnia Rahayu. 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
Tama Indra, “Tekhnik Pengumpulan dan Validasi Data Kualitatif”, http://dinarpratama.wordpress.com.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: 2004.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Jakarta: 2007.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: 2008.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta: 2009.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: 2021.
Yin, Robert K. 2014. Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta: Rajawali Pers.
https://kemenparekraf.go.id/profil/profil-lembaga
https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-simplifikasi-npwp-bendahara-pemerintah
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Liabilitas
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
