Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten)
DOI:
https://doi.org/10.54964/liabilitas.v3i1.29Keywords:
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pengalokasian Anggaran Belanja ModalAbstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Banten. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal di Provinsi Banten. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2012 – 2016 yang diperoleh dari website DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil regresi diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Modal. Nilai koefisien determinasi untuk Y sebesar 0,887 artinya 88,7% dari Anggaran Belanja Modal dapat dijelaskan oleh tiga variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan sisanya sebesar 11,3% (100% - 88,7%) dapat dijelaskan oleh faktor lain.
References
Budiarti, Pipit. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah. Jurnal Akuntansi, Volume XII No. 1, Universitas Brawijaya Malang.
Danang, Sunyoto. 2007. Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat : Ringkasan dan Kasus. Yogyakarta : Amara Books.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/pmk.07/2012 Tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Tranfer ke Daerah.
Lembaran Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Manajemen Situs DJPK. “Setelah TA 2006“. 20 Maret 2017. http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit Andi Yogyakarta.
Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Accounting Analysis Journal, 2 (3): 90 – 95, Universitas Negeri Semarang.
Nordiawan, Deddi. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.
Renyowijoyo, Muindro. 2010. Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba, Jakarta : Mitra Wacana Media.
Sugiyono. 2007. Statistik Untuk Penelitian. Bandung : Penerbit Alfabeta Syafitri, Irma. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi.
Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Jurnal Akuntansi, Volume 2 Nomor 1, Universitas Negeri Semarang.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
