Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pembiayaan Hutang, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
DOI:
https://doi.org/10.54964/liabilitas.v1i2.9Keywords:
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pembiayaan Hutang, Belanja DaerahAbstract
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian daerah, rasio pembiayaan hutang, dan belanja daerah secara parsial dan simultan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kausal. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintahan kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 tahun 2015. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling berjumlah 80 kabupaten/kota di Indonesia. Data diolah menggunakan uji regresi logistik. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pembiayaan Hutang, dan Belanja Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial, Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Pembiayaan Hutang berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Belanja Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 48.40% sedangkan sisanya sebesar 51.60% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.
References
Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. Pokok-pokok ikhtisar hasil pemerintahan badan pemeriksa keuangan semester I Tahun 2015.
Gore, A.K. 2004.The Effects of GAAP Regulation and Bond Market Interactions on Local Government Disclosure.Journal of Accounting and Public Policy. Volume 23, Pages 23-52.
Kieso, Weygandt, Warfield. 2007. Intermediate Accounting, Twelfth Edition. Erlangga, Jakarta.
Laswad, F., Fisher, R., Oyelere, P. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. Journal of Accounting and Public Policy, 24, 101-121.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Rora, Puspita Sari. 2010. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda.Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
Serrano-Cinca, Carlos, Mar Rueda-Tomas, Pillar Portillo-Tarragona. 2008. Factors Influencing E-Disclosure in Local Public Administrations. Working Paper No.2008-03, Faculted de Ciencias Economicas y Espresariales, Universidad de Zaragoza.
Styles, Alan K; Mack Tennyson. 2007. The Accessibility of Financial Reporting U.S. Manucipalities on The Internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 19 (1), 56-92.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Keuangan.
Yurisca. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah. Jurnal Manajemen, Akuntansi, Sistem Informasi UNDIP.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
